KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau R-APBD 2024 Kota Madiun disampaikan wali kota Maidi di depan parlemen, kemarin (9/10).
Itu APBD terakhir pada era kepemimpinan Maidi-Inda Raya (MaDa) yang jabatan keduanya akan berakhir 31 Desember 2023.
Pada tahun depan, anggaran pendapatan Kota Madiun diproyeksikan sebesar Rp 1,067 triliun.
Komposisinya, PAD atau pendapatan asli daerah sebesar Rp 241,1 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp 826,2 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyatakan, setelah ini dewan langsung running membahas RAPBD 2024.
Pihaknya bersama dengan eksekutif menargetkan APBD 2024 sudah dapat digedok awal bulan depan.
‘’Setelah penyampaian nota, akan dilakukan pembahasan. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, pada 2 November akan ada pengambilan keputusan atas raperda ini,’’ katanya.
Menurutnya, pembahasan akan diawali di tingkat badan anggaran (banggar) yang melibatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Kemudian pembahasan berlanjut di tingkat alat kelengkapan daerah (AKD) bersama dengan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
‘’Insya Allah pembahasan on the track dan on schedule. Karena aturan mengamanatkan pembahasan hingga pengambilan keputusan paling lambat akhir November,’’ terang politisi Partai Demokrat itu.
Istono mengatakan, pembahasan RAPBD 2024 Kota Madiun perlu dikebut agar eksekutif dapat segera menyiapkan program yang telah disusun dalam rencana kerja.
Sehingga, program dapat dieksekusi pada awal tahun depan. ‘’Kami berupaya memberi ruang untuk eksekutif untuk melakukan persiapan hingga menjalankan program 2024 nanti,’’ ujarnya.
Sementara itu, wali kota Maidi mengungkapkan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokusnya pada RAPBD 2024.
Sebab, masih ada visi-misinya yang belum kelar, sehingga butuh disempurnakan.
‘’Kalau APBD bisa segera digedok, masih ada waktu November–Desember untuk persiapan. Sehingga, Januari–Februari 2024 program sudah bisa jalan,’’ kata Maidi.
Dia menyebutkan, ada empat program prioritas yang ditetapkan dalam RAPBD 2024. Pertama, penguatan penerapan reformasi birokrasi pemerintah Kota Madiun berbasis smart city.
Kedua, peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusifitas sosial, dan keempat penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
‘’Target menyelesaikan program dalam lima tahun MaDa (Maidi-Inda Raya) yang belum selesai. Walau pun 99 persen sebenarnya sudah selesai,’’ kata mantan Sekda Kota Madiun itu.
Maidi tak menampik masih ada rencana programnya yang belum rampung. Sehingga, perlu diselesaikan tahun depan.
Di antaranya, rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan pondok lansia, hingga pavingisasi dan lampunisasi.
Selain itu, program asuransi pekerja informal dan bantuan beasiswa mahasiswa perlu dipertahankan dan dilanjutkan tahun depan.
‘’Prinsipnya, semua program untuk kesejahteraan masyarakat tidak boleh ditunda. Semua yang paten jangan diubah,’’ ungkap Maidi. (ggi/her)
Empat Prioritas Belanja Daerah
- Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City
- Peningkatan kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
- Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusifitas Sosial
- Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
Sekilas Postur R-APBD 2024
- Proyeksi pendapatan daerah: Rp 1.067.825.981
- PAD: Rp 241,1 miliar
- Pendapatan transfer pusat: Rp 826,2 miliar
- Proyeksi belanja daerah: Rp 1.117.825.981