Jawa Pos Radar Madiun - Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah terus mengebut percepatan penyaluran program bantuan sosial (bansos).
Kabar gembira mulai berembus di akhir Februari 2026, di mana sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah melaporkan adanya transferan saldo senilai Rp600 ribu yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
Dana tersebut diketahui merupakan rapelan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menariknya, tidak hanya BPNT, pemerintah juga memproyeksikan pencairan tujuh bansos lainnya secara serentak mulai Maret hingga sebelum Lebaran tiba.
Berikut adalah rincian 8 program bansos yang dijadwalkan cair jelang Lebaran 2026:
Baca Juga: Mudik Lebaran 2026 Makin Tenang, KAI Siapkan 4,4 Juta Tiket Kereta Api
1. BPNT Reguler dan Susulan Tahap 1
Bantuan sembako tunai ini disalurkan senilai Rp200 ribu per bulan melalui bank Himbara.
Pada beberapa kasus, pemerintah merapel pencairan dua hingga tiga bulan sekaligus menjadi Rp400 ribu hingga Rp600 ribu bagi KPM yang statusnya sudah Surat Perintah Membayar (SPM).
2. PKH Tahap 1 (Januari–Maret)
Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar KPM desil 1–4. Besaran bantuannya disesuaikan dengan komponen keluarga.
Misalnya, Rp750 ribu per tahap untuk ibu hamil dan balita, hingga Rp225 ribu hingga Rp500 ribu untuk anak usia sekolah.
Baca Juga: Pondok Ramadan Digelar 3 Pekan, Ratusan Pelajar Madiun Ditempa Karakter dan Disiplin
3. Bantuan Pangan Beras dan Minyak
Sebagai bantalan ekonomi jelang hari raya, pemerintah menyalurkan 10 kilogram beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per KPM, yang beberapa di antaranya dilengkapi dengan tambahan minyak goreng.
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan pendidikan untuk siswa SD, SMP, hingga SMA sederajat ini mulai dicairkan pada termin pertama (Januari–April).
Sasaran utamanya adalah siswa yang masuk dalam SK Nominasi penerima tahun anggaran 2026.
5. Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI)
Mulai tahun 2026, terdapat perubahan skema pencairan Atensi YAPI yang kini dilakukan per triwulan (tiga bulan sekali) guna menjamin kebutuhan anak-anak yatim piatu.
6. BLT Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dikelola langsung oleh pemerintah desa. Sasarannya adalah warga miskin ekstrem di desa yang belum tersentuh jaring pengaman sosial nasional seperti PKH dan BPNT.
Baca Juga: Longsor Tutup Jalur Pacitan–Ponorogo, Akses Antarwilayah Lumpuh Total
7. Bansos Wilayah 3T via PT Pos
Khusus bagi masyarakat di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), penyaluran PKH dan BPNT tetap menggunakan jasa PT Pos Indonesia lewat undangan ber-barcode.
Awas, Kepesertaan Bansos Bisa Hangus!
Pemerintah memperketat aturan penyaluran bansos di tahun 2026. Bantuan dipastikan tidak akan cair dan status KPM dicabut permanen apabila penerima meninggal dunia, atau memiliki anggota keluarga dalam 1 KK yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, dan karyawan bergaji di atas UMR.
Sanksi pencabutan juga berlaku jika dana bansos terbukti disalahgunakan untuk bermain judi online, membeli rokok, minuman keras, atau barang mewah.
Baca Juga: Sepi Peminat Lelang Sekda Ponorogo, DPRD Singgung Trauma OTT KPK
Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP
Masyarakat diimbau untuk mengecek status kepesertaan secara mandiri agar tidak tertinggal informasi pencairan termin terbaru. Caranya sangat mudah:
-
Buka browser di HP Anda dan kunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Anda juga bisa mengunduh Aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos.
-
Masukkan data wilayah domisili secara lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
-
Ketik nama lengkap Anda sesuai yang tertera di KTP.
-
Masukkan kode captcha pengaman yang muncul di layar.
-
Tekan tombol "Cari Data". Sistem akan langsung menampilkan status pencairan PKH dan BPNT Anda. (*)
*Sayiddil Akbar, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura