Jawa Pos Radar Ngawi – Munculnya kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat memunculkan berbagai spekulasi terkait kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Salah satunya mengenai isu penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ngawi.
Namun hingga kini, pemerintah daerah mengaku belum menerima informasi resmi terkait kabar tersebut.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan belum ada laporan maupun pemberitahuan dari pemerintah pusat ataupun pengelola dapur MBG mengenai adanya penghentian sementara operasional SPPG.
"Terkait isu suspensi SPPG itu, sampai sekarang tidak ada laporan yang masuk ke Satgas MBG," ujarnya, Selasa (16/6).
Menurut Ony, hingga saat ini pihaknya juga belum memperoleh informasi mengenai kemungkinan perubahan pola pelaksanaan program, termasuk wacana pemanfaatan dapur kantin sekolah sebagai bagian dari layanan MBG.
Dia menjelaskan, terbatasnya informasi yang diterima daerah tidak lepas dari posisi Satgas MBG kabupaten yang hanya berfungsi sebagai percepatan pembentukan program, bukan pengawas operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi.
"Satgas yang dibentuk di tingkat kabupaten ini ternyata hanya sebatas satgas percepatan pembentukan. Jadi, tidak ada fungsi evaluasi yang di bawah kendali bupati, itu tidak ada," jelasnya.
Ony menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Sebab, ketika terjadi persoalan di lapangan, seperti gangguan distribusi makanan atau kasus keracunan, pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, dia berharap terdapat mekanisme komunikasi yang lebih baik antara pengelola SPPG dan pemerintah daerah.
Setidaknya, ada laporan rutin mengenai perkembangan pelaksanaan program di masing-masing wilayah.
"Tidak perlu semua SPPG melapor sendiri-sendiri, tapi ketua atau koordinatornya melaporkan perkembangan ke bupati. Sebab, kalau sampai ada kejadian darurat seperti keracunan makanan, yang ikut menanggung beban di lapangan tetap pemerintah daerah," tegasnya.
Meski diwarnai berbagai isu, fokus Satgas MBG Ngawi saat ini tetap diarahkan pada percepatan perluasan sasaran program.
Tidak hanya untuk peserta didik, program pemenuhan gizi juga mulai menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, serta upaya percepatan penanganan stunting.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pemerintah daerah, Kabupaten Ngawi diperkirakan membutuhkan sekitar 84 titik layanan pemenuhan gizi untuk menjangkau seluruh sasaran program.
"Saat ini, dapur yang sudah beroperasi dan terpantau pembangunannya ada sekitar 74 titik untuk memenuhi kuota sasaran tersebut," pungkas Ony. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto