Jawa Pos Radar Madiun - Presiden Prabowo Subianto murka kepada mafia pangan yang merusak tatanan harga beras di pasar dan juga telah melakukan perbuatan nista dengan mengoplos beras berkualitas premium.
Mereka, para pelaku yang merusak struktur harga dan memanipulasi labelisasi beras, disebut sebagai mafia pangan.
Tindakan ini berpotensi merugikan masyarakat (konsumen) hingga Rp 99,35 triliun.
Tindakan mafia pangan dalam merusak struktur harga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap klaim swasembada beras yang disuarakan pemerintah.
Di tengah klaim surplus produksi beras nasional sebesar 3,4 juta ton pada Juni 2025 dan cadangan stok 4 juta ton, harga beras justru tetap mahal di kisaran Rp 14.000–15.000 per kilogram.
Sebagai respons, pemerintah melalui Perum Bulog memutuskan melakukan intervensi pasar pada pertengahan Juli 2025 dengan mengeluarkan 1,5 juta ton beras dari stok nasional.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperkuat melalui distribusi langsung ke pengecer, koperasi, instansi pemerintah, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.
Program ini memang cukup efektif dalam jangka pendek.
Namun, akar persoalan tingginya harga beras tidak akan selesai jika hanya berfokus pada distribusi.
Sebab, penyebab strukturalnya adalah permainan politik ekonomi yang dilakukan oleh jaringan mafia pangan.
Sayangnya, penegakan hukum terhadap mafia pangan masih belum tegas dan masif.
Kasus yang diangkat baru sebatas beras oplosan, yang hanya menyebut keterlibatan 15 perusahaan.
Padahal, modus mafia pangan jauh lebih kompleks dan terkait erat dengan kepentingan politik di level elite nasional maupun daerah.
Banyak perusahaan besar pengelola beras menguasai rantai produksi dan distribusi hingga tingkat desa dan antarwilayah.
Mereka menghambat fungsi stabilisasi harga yang dijalankan Bulog, bahkan mengendalikan sistem ijon terhadap petani.
Mafia pangan ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan mafia pupuk bersubsidi yang telah menguasai pasar selama 14 tahun terakhir. (*/bersambung)
*) Penulis merupakan Koordinator Forum Kajian Ekonomi Perdesaan
Editor : Hengky Ristanto