Jawa Pos Radar Pacitan – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai penolakan keras dari kalangan mahasiswa.
Dalih efisiensi anggaran yang kerap dikemukakan dinilai berpotensi memangkas hak politik rakyat sekaligus menjadi kemunduran demokrasi.
Penolakan itu mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Cipayung Pacitan di Hotel Srikandi, Sabtu (17/1) malam.
Forum tersebut dihadiri unsur DPRD Pacitan, perwakilan partai politik, KPU, Bawaslu, serta organisasi kepemudaan.
Perwakilan Aliansi Cipayung, Febri Firdiansyah, menegaskan pilkada melalui DPRD akan menjauhkan rakyat dari proses penentuan pemimpinnya.
Kelompok masyarakat bawah disebut menjadi pihak paling dirugikan.
“Ini bukan sekadar teknis pemilihan, tapi menyangkut hak rakyat. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, suara rakyat bisa terpinggirkan dan membuka ruang oligarki politik,” tegasnya.
Febri menyatakan mahasiswa siap melakukan aksi lanjutan apabila wacana tersebut benar-benar disahkan.
Aksi turun ke jalan disebut sebagai langkah terakhir melawan kemunduran nilai-nilai reformasi.
Sikap senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pacitan, Widadi.
Ia menegaskan partainya menolak pilkada melalui DPRD dan tetap konsisten mendukung pemilihan langsung oleh rakyat sesuai garis kebijakan partai pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, mengapresiasi diskusi publik tersebut sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
Namun, terkait sikap kelembagaan, ia menegaskan DPRD akan mengikuti keputusan pemerintah pusat dan regulasi yang berlaku.
“Apa pun keputusannya nanti, kami akan menjalankan sesuai aturan. Tapi tentu harapannya demokrasi tetap berpihak pada rakyat,” ujarnya. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto