Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemkab Ponorogo mulai mengevaluasi pelaksanaan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang telah diterapkan selama tiga bulan terakhir.
Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan energi sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun laporan terkait dampak penerapan WFH.
Evaluasi meliputi tingkat penggunaan listrik, kehadiran ASN setiap Jumat, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Tentu ada dampaknya, pasti ada efisiensi dan ini ingin kami lihat sejauh mana," ujar Agus yang akrab disapa Ugin, kemarin (12/7).
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan apakah kebijakan WFH akan dilanjutkan atau disesuaikan.
Ugin menilai penerapan WFH juga mendorong OPD mempercepat transformasi layanan berbasis digital.
Keterbatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor memacu perangkat daerah mengembangkan pelayanan melalui aplikasi sehingga masyarakat tidak selalu harus datang secara langsung.
"Beberapa layanan digital dimulai OPD, jadi tidak harus ke kantor tapi bisa by aplikasi," katanya.
Meski bekerja dari rumah, pengawasan terhadap ASN tetap dilakukan.
Kepala OPD sewaktu-waktu diminta melakukan panggilan video guna memastikan pegawai benar-benar bekerja dari rumah sesuai ketentuan.
"Sewaktu-waktu kami minta kepala OPD untuk panggilan video kepada ASN, memastikan tetap di rumah dan bekerja, bukan liburan," tegasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto