Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Kota Madiun memasuki babak baru.
Setelah dua lokasi usulan sebelumnya ditolak, pemerintah pusat akhirnya menyetujui lahan eks Bengkok Winongo di barat Kantor Kecamatan Manguharjo sebagai lokasi SR rintisan.
Kepala Dinsos-PPPA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan proses pencarian lahan berlangsung cukup panjang.
Lokasi pertama di Manguharjo dekat ring road tidak memenuhi syarat karena kurang luas.
Usulan kedua di Kranggan terpotong jalan kabupaten sehingga tidak dianggap satu hamparan.
“Pemerintah pusat meminta lahan utuh. Baru lahan eks Bengkok Winongo yang sesuai,” ujarnya, Selasa (25/11).
Pemerintah pusat menetapkan bahwa kebutuhan minimal SR adalah 6,8 hektare untuk setiap daerah.
Setelah kesesuaian lahan dipastikan, Pemkot Madiun kini masuk tahap penyelesaian administrasi.
Heri menyebut ada prosedur lanjutan jika status lahan termasuk sawah yang dilindungi.
“Harus diajukan ke BPN untuk perubahan pemanfaatan lahan menjadi program nasional,” jelasnya.
Tahap berikutnya adalah pengeringan lahan dan penandatanganan kontrak pembangunan dengan kementerian terkait.
Seluruh biaya pembangunan SR sepenuhnya ditangani pemerintah pusat.
Pemkot hanya menyiapkan lahan hibah sebagai syarat utama.
Dinsos juga telah memetakan calon peserta didik melalui data dapodik dan basis ekonomi desil.
SR ditujukan bagi anak dari keluarga desil 1–2 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Meski jumlah penduduk Kota Madiun kecil, Heri optimistis kuota tetap terpenuhi.
“Desil 1–2 sekitar 10 persen dari penduduk. Itu sudah cukup,” katanya.
Model SR nantinya full asrama dengan dua rombongan belajar per jenjang dan 15 siswa per kelas.
Fasilitas mencakup makan, seragam, dan kebutuhan harian.
Tahap pengisian tenaga pendidik akan ditangani Dinas Pendidikan.
Target beroperasi ditetapkan pada awal tahun 2026.
“Kami menunggu persetujuan final pusat. Kalau lahan sudah dinyatakan siap, pembangunan langsung berjalan bertahap,” pungkas Heri. (err/her)
