Jawa Pos Radar Pacitan – Penilaian miring terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat.
Belum sebulan menjabat, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pacitan Heri Setijono langsung mendapat tekanan dari mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan.
Mereka menggeruduk kantor dinsos, Senin (17/11), menuntut transparansi dalam penyaluran bansos.
Ketua PMII Pacitan Al Ahmadi menyebut banyak temuan di lapangan. Mulai dugaan bantuan diterima warga yang tidak layak hingga indikasi penyelewengan oleh oknum petugas.
Dalam audiensi, enam tuntutan disampaikan. Pertama, penerbitan peraturan bupati terkait liberalisasi data berupa penempelan stiker keluarga miskin sebagai bentuk transparansi.
Kedua, koreksi serta pembaruan data bansos secara berkala.
“Ketiga, memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang menyelewengkan bansos,” ujarnya.
Tuntutan lain yakni memperketat pengawasan penyaluran bantuan, menggencarkan sosialisasi agar warga mampu bersedia mundur sebagai penerima.
Serta memenuhi kuota Sekolah Rakyat sebanyak 200 siswa untuk warga miskin. “Bansos harus benar-benar tepat sasaran,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Heri menegaskan dinsos terbuka terhadap masukan.
Pihaknya berkomitmen memperkuat integritas dan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bansos.
“Kami terus mengawal penyaluran bansos agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, dinsos berencana menggelar pertemuan besar awal tahun mendatang bersama kepala desa, operator desa, camat, dan perangkat terkait.
Pertemuan itu untuk mengoptimalkan perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal (DTSen).
“Ini penting untuk sinkronisasi data agar penyaluran bansos lebih tepat,” ujar Heri. (hyo/den)
