Jawa Pos Radar Ponorogo – Perubahan iklim global kian meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di berbagai daerah, termasuk Ponorogo.
Fenomena El Nino dan La Nina, dinamika monsun, hingga kemunculan bibit siklon tropis membuat cuaca semakin sulit diprediksi.
Dalam situasi tersebut, ketangguhan pemerintah daerah diuji, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar kebencanaan kepada masyarakat selama 24 jam non stop.
Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun menegaskan, mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik.
Sepanjang 2025, BPBD telah menyusun sejumlah dokumen strategis, mulai dari Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, hingga Rencana Kontingensi sebagai dasar penanganan keadaan darurat.
‘’Tujuan kami bukan hanya menangani bencana, tapi membangun masyarakat tangguh dan siap sejak sebelum bencana terjadi,’’ kata Masun.
Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui berbagai program.
Antara lain pembentukan Desa Tangguh Bencana, pelatihan Keluarga Tangguh Bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana, serta pelaksanaan simulasi evakuasi secara rutin.
Sepanjang 2025, BPBD Ponorogo mencatat sebanyak 174 kejadian bencana hidrometeorologi.
Tanah longsor menjadi bencana paling dominan dengan 100 kejadian. Disusul banjir sebanyak 47 kejadian, serta cuaca ekstrem 27 kejadian.
‘’Bencana hidrometeorologi di Ponorogo didominasi longsor dan banjir. Ini menunjukkan bahwa faktor cuaca ekstrem dan kondisi lingkungan kita masih sangat rentan,’’ jelasnya.
Masun mengungkapkan, banjir dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya curah hujan tinggi, pengelolaan lingkungan yang belum optimal, kebiasaan membuang sampah sembarangan, hingga maraknya bangunan di kawasan resapan air.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD bersama perangkat daerah terkait melakukan pemasangan bronjong di sungai rawan.
Kemudian, melakukan pembangunan sumur resapan, penguatan tanggul, serta pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.
‘’Upaya teknis sudah kami lakukan. Tapi tanpa perubahan perilaku masyarakat, seperti menjaga sungai dan tidak membangun di bantaran, risiko banjir akan tetap tinggi,’’ ungkapnya.
Untuk ancaman tanah longsor, BPBD melakukan mitigasi melalui penataan ruang, pembangunan terasering, drainase lereng, serta pemasangan landslide early warning system (LEWS) di wilayah rawan.
‘’Upaya non-struktural melalui pemetaan zona rawan longsor dan sosialisasi. Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti retakan tanah atau suara gemuruh, masyarakat harus segera menjauh dan melapor. Jangan menunggu longsor terjadi,’’ terangnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto