Jawa Pos Radar Madiun - Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait penarikan Raperda Penyertaan Modal untuk Perumda Sari Gunung disambut baik oleh pihak eksekutif.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa pihaknya telah mendesak eksekutif untuk secepatnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menentukan arah bisnis perusahaan.
"Sudah kami rekomendasikan kepada eksekutif, dalam hal ini Pak Sekda, untuk menggelar FGD. Perusahaan ini perlu dipersiapkan lebih matang sebelum bahas modal," ujarnya, Selasa (20/10).
Pria yang akrab disapa Kang Wi itu membeberkan bahwa Sari Gunung masih terlilit masalah finansial. Terdapat beban tanggungan keuangan mencapai kisaran Rp 2 miliar yang harus segera dituntaskan.
Jika masalah utang ini tidak diselesaikan, angkanya berisiko memperberat biaya operasional BUMD ke depannya.
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyatakan sepakat secara penuh dengan usulan dari para wakil rakyat tersebut.
Menurut pejabat yang akrab disapa Bunda Rita itu, pemberian modal tidak boleh dilakukan secara sembarangan hanya untuk menebalkan kantong perusahaan.
Pemerintah harus melihat sejauh mana kelayakan usaha, tata kelola manajerial, serta asas manfaat yang dikembalikan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkab Ponorogo berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh secara terukur dan transparan.
Baca Juga: DPRD Ponorogo Tegaskan Perumda Sari Gunung Harus Berbenah, Nol Kontribusi PAD dan Punya Beban Utang
Pembedahan akan menyasar sektor kondisi keuangan, pencatatan aset, beban kewajiban, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh perusahaan.
Bunda Rita menegaskan, karut marut di dalam BUMD ini tidak akan tuntas hanya dengan menyuntikkan dana segar dari APBD.
"Pembenahan menyeluruh terhadap aspek kelembagaan, manajemen, SDM, keuangan, aset, dan model bisnis harus dilakukan di awal," terang Bunda Rita saat paripurna DPRD Ponorogo.
Evaluasi ini nantinya akan menjadi landasan utama untuk proses penyehatan dan restrukturisasi perusahaan.
Apabila hasil kajian menyimpulkan bahwa bisnis Sari Gunung sudah tidak layak dipertahankan, pemerintah siap mengambil opsi alternatif sesuai aturan undang undang.
Langkah ini diambil semata mata untuk melindungi nilai aset daerah dan mengutamakan kepentingan publik.
Senada dengan Plt Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Sugiarto menilai ditariknya Raperda justru memberikan ruang yang berharga.
Pemkab akan berkoordinasi teknis dan berkonsultasi dengan pengelola BUMD lain untuk merumuskan langkah strategis.
"Justru karena Raperda ditarik, akan dilakukan evaluasi total terlebih dahulu. Mulai dari proses bisnis ke depan, laporan laba rugi, hingga aktiva lancarnya," beber Agus.
Agus juga mengakui secara gamblang bahwa sejauh ini Perumda Sari Gunung belum mampu mencetak sumbangsih untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai informasi tambahan, penarikan Raperda ini disepakati dalam rapat paripurna yang juga beragendakan pembahasan pengantar nota keuangan Rancangan APBD 2027. (err/*/naz/par)
Editor : Mizan Ahsani